Indonesia Minggu, 31-05-2020 Jam 15:59:57
KaltengSatu
Home Berita LINTAS-KALTENG Kotawaringin Timur

Pihak yang Terlibat Sengketa Lahan Di PT HMBP, Diminta Patuhi Hukum

by Admin - Tanggal 11-03-2020,   jam 15:59:57
Pihak yang Terlibat Sengketa Lahan Di PT HMBP, Diminta Patuhi Hukum Dialog penyelesaian sengketa lahan di PT HMBP.

KALTENGSATU, Sampit - Terkait statmen Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Dimas N Hartono, tentang Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525/423.a/Ek.SDA/VIII/2011 yang pada intinya menyatakan PT HMBP telah bekerja di luar Hak Guna Usaha (HGU).

 

Pemerintah Kabupaten Kotim mendesak agar PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada (HMBP) mengembalikan lahan kepada masyarakat dan memberikan peringatan kepada PT HMBP untuk tidak melakukan pekerjaan di luar lokasi izin.

 

Kabag Adpum Diana Setiawan menjelaskan bahwa di dalam surat tersebut menunjukkan kepada lima orang yang mengklaim lahan antara lain ; Dias Mantongka, Suwa Duman, Yasmet, Saidin dan Rino.

 

Menurut Diana Setiawan, tidak ada nama orang lain apalagi nama James Watt yang sekarang sedang berproses hukum terkait pencurian buah sawit di lahan itu.

 

Dijelaskan olehnya lahan milik Dias Mantongka 16 hektar kemudian Suwa Duman, Yasmet, Saidin dan Rino 32 hektar . Mereka ini yang pertama kali mengklaim lahan tersebut karena mereka mempunyai dasarnya. 

 

Dijelaskan Diana, bahkan Dias mau menerima kepada teman-teman kelompok lain untuk bergabung dalam Koperasi Sejahtera Bersama karena lahan yang diklaimnya masih ada sisa lahan seluas 69 Hektar dari luas 117 Hektar.

 

"Ini jangan mau mengambil alih semua sedangkan disitu ada hak orang lain yang jelas kepemilikannya," ungkap Diana, Selasa 10 Maret 2020.

 

Menurut Diana Setiawan pada saat rapat di Pemda Kotim pada 29 Januari 2020 terkait lahan yang akan dimitrakan, Kelompok Dias Matongka dibawah Koperasi Sejahtera Bersama dan James Watt Kelompok Tani Sahai Hapakat, hanya didapat kesepakatan untuk melanjutkan ke jalur hukum.

 

Padahal Dias Mantongka pernah menawarkan kepada kelompok Tani Sahai Hapakat untuk bergabung dan mengelolah sisa lahan seluas 69 Hektar, akan tetapi Kelompok Tani Sahai Hapakat tidak mau dan bahkan untuk bergabung dan menarik laporan yang sudah dilaporkan ke Polisi. 

 

"Nah jika sekarang muncul masalah lain seperti pencurian buah sawit jelas itu sudah murni kriminal, yang ranah ada di Polisi," jelasnya.

 

Ditambahkan oleh Diana sebenarnya tidak dua kelompok itu tidak sengketa dengan pihak perusahaan PT. HMBP karena pihak perusahaan sudah menyerahkan lahan 117 Hektar itu melalui Pemda Kotim untuk mediasi dan memfasitasi agar kemitrian dapat berjalan dengan baik. Dan yang berhak tentunya yang mempunyai dasar hukum yang jelas.

 

" 117 hektare itu areal tersebut telah dimitrakan dan telah ada cp/cl nya atas nama koperasi Keluarga Sejahtera Bersama milik kelompok Dias Mantongka Cs, jika kurang jelas silahkan tanya ke Pemda Kotim,"ucapnya. 

 

Ia menerangkan karena ini keinginan warga agar di lakukan proses hukum positif melalui penegak hukum maka di minta kepada semua pihak agar menghormati proses hukum yg berjalan yg di lakukan oleh aparat penegak hukum.

 

"Karena proses itu atas permintaan warga desa penyang yang melakukan klim," pungkasnya. (poj/n/kh1)