IMG-LOGO
Home Berita MITRA-KALTENG DPRD Murung Raya

Wakil Ketua II DPRD Mura Terima Kunjungan Staf Kepresidenan

by Admin - Tanggal 12-02-2020,   jam 15:44:38
Wakil Ketua II DPRD Mura Terima Kunjungan Staf Kepresidenan Wakil Ketua II DPRD Mura Rahmanto Muhidin, S.HI., MH (kiri) ketika menerima kunjungan staf kepresidenan RI bidang masyarakat hukum adat, Yandu Zulkarnaen, di Kantor DPRD Mura, Rabu 12 Februari 2020.

KALTENGSATU, Puruk Cahu - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rahmanto Muhidin SHI., M.H menerima kunjungan staf kepresidenan RI bidang masyarakat hukum adat, Yandu Zulkarnaen, di Kantor DPRD Mura, Rabu 12 Februari 2020.

 

Kedatangan staf kepresidenan tersebut bermaksud agar pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Mura bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mura.

 

Yandu Zulkurnaen menyebutkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan Mura Emas tahun 2030.

 

Menurut Yandu juga, apabila keberadaan masyarakat hukum adat ini belum ada pengakuan dari pemerintah daerah, maka dipastikan cita-cita Mura Emas tahun 2030 akan sulit terwujud.

 

Tidak hanya itu, Yandu juga meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa fokus untuk menyelesaikan tata batas antar desa dan kecamatan, serta sekaligus membuat peta desa.

 

"Karena wilayah masyarakat adat ini penting agar hak-hak masyarakat adat terlindungi. Tidak hanya itu, sekarang keberadaan hutan adat bukan lagi dipandang sebagai hutan negara berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ucap Yandu.

 

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mura, Rahmanto Muhidin menyampaika apresiasi dan berterima kasih kepada staf kepresidenan karana sudah mau menyempatkan diri berkunjung ke DPRD Kabupaten Mura. 

 

Mengenai maksud dan tujuan kedatangan staf keperesidenan tersebut, Rahmanto menyatakan, masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mura ini secara de facto memang ada, karena dari dulu memang sudah hidup, tumbuh dan berkembang.

 

"Namun secara de jure yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup  melalui kegiatan  inventarisasi, pemetaan dan validasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat," jelas Rahmanto.

 

Untuk diketahui, kedatangan Staf Kepresidenan Bidang Masyarakat Hukum Adat, Yandu Zulkarnaen ke Kabupaten Mura sebenarnya untuk menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Seminar dan Loka Karya yg mengangkat tema Menuju Murung Raya Emas 2030 Tentang Pertambangan, Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan. (n)