KALTENGSATU, Puruk Cahu - Konstruksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya (Mura) diharapkan dapat lebih besar porsi belanja publik dari pada belanja pegawai. Hal ini mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Mura Ahmad Tafruji, SP mengharapkan agar belanja publik itu porsinya lebih besar dari pada belanja pegawai, karena sangat tidak ideal apabila belanja publik dengan belaja pegawai itu sama ataupun belanja pegawai lebih besar dari belanja publik.

“Kita minta agar pemerintah daerah dapat memperhatikan hal ini, porsinya terbalik, lebih besar belanja pegawai dari belanja publik. Kami dari fraksi PAN selalu mengingatkan hal ini kepada pemerintah,” katanya, dikonfirmasi, Sabtu 15 Februari 2020.

Disampaikan Tafruji, belanja publik itu diantaranya untuk infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan dan lainnya, sehingga yang bersentuhan langsung dengan kehidupan publik atau masyarakat Kabupaten Mura.

Disamping itu juga, Tafruji meminta supaya satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) lebih fokus lagi pada kinerja. “Harapan kita juga SKPD bisa berinovasi, lebih fokus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Masih disampaikan Tafruji, bahwa DPRD merekomendasi agar dalam penempatan Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Dinas, Badan maupun Kabag, Kasubbag ditempatkan pada orang yang tepat, yang memiliki kompetensi, kemampuan dibidangnya masing.

Menurut dia, jangan tempatkan orang yang tidak tepat pada tempatnya, karena hanya ada ikatan, hubungan kedekatan dan sebagai dengan pemiliki kekuasaan.

“Kita minta agar setiap penempatan tugas itu berdasarkan pada potensi dan keahliannya, baik jenjang ilmu maupun kebutuhan daerah itu sendiri,” timpalnya. (n)