Indonesia Sabtu, 21-11-2026 Jam 15:21:23
KaltengSatu
Home Berita LINTAS-KALTENG Barito Utara

Ardianto Apresiasi Harmonisasi Enam Ranperbup, Sebut Penting untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

by Redaksi - Tanggal 19-11-2026,   jam 15:21:23
Ardianto Apresiasi Harmonisasi Enam Ranperbup, Sebut Penting untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Ardianto

KALTENGSATU, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).

 

Menurut Ardianto, harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah merupakan tahapan penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

 

Saat dimintai tanggapannya, Kamis (19/11/2026), Ardianto mengatakan bahwa upaya penyempurnaan produk hukum daerah harus mendapat perhatian serius karena regulasi menjadi salah satu landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

 

Ia menilai enam Ranperbup yang dibahas memiliki cakupan strategis karena menyentuh sejumlah sektor penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, pengelolaan keuangan daerah hingga pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

 

"Pada prinsipnya, kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan. Harmonisasi ini penting agar setiap peraturan yang nantinya ditetapkan benar-benar berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya," ujarnya.

 

Ardianto juga berharap pembahasan enam Ranperbup tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan regulasi, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kondisi riil di Kabupaten Barito Utara.

 

Menurutnya, setiap kebijakan yang dituangkan dalam peraturan bupati harus mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

 

"Yang terpenting, setelah melalui proses harmonisasi dan nantinya ditetapkan menjadi peraturan, implementasinya harus berjalan dengan baik. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

 

Ia pun berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah terus terjalin dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, terarah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Dengan demikian, keberadaan enam Ranperbup tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara.(kh3)