SEJUMLAH konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat di Kalimantan Tengah kerap mencuri perhatian publik, karena eskalasi kasus atau keterlibatan negara.

Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 84 kasus konflik agraria  dari sektor pertambangan dan Perkebunan di Kalimantan Tengah. Konflik ini menjadi prioritas penanganan bersama, antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah provinsi, dan Komnas HAM RI.

Masalah utama yang mendominasi sepanjang tahun 2025, tetap berpusat pada ganti rugi lahan, tumpang tindih izin dengan tanah garapan warga, tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi yang belum terealisasi.

Kendati disisi lain, sektor pertambangan tetap menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi provinsi yang tercatat tumbuh sebesar 5,36 persen pada Triwulan III 2025, didorong oleh lonjakan ekspor batu bara.

Kita akan melihat masalah ini, bukan hanya sebagai angka statistik, melainkan sebagai persoalan "kedalaman berpikir" dan "kematangan jiwa". Sebab potensi konflik sosial di Kalteng per tahun 2026 ini, masih sangat didominasi oleh persoalan sengketa lahan antara warga dan korporasi.

Alternatif Solusi bagi Public Relations (PR) salah satunya "Komunikasi Tanpa Topeng". Konflik di Kalteng adalah pengingat bahwa masyarakat terpolarisasi, ada yang kritis, ketidaktahuan dan ikut-ikutan. Jika Humas hanya menjadi "pemadam kebakaran" dengan narasi palsu, mereka justru akan membakar reputasi perusahaan itu sendiri.

Jangan sampai kita sibuk membangun citra (image), sampai lupa membangun karakter (identity). Citra itu apa yang dipikirkan orang tentang kita, karakter itu siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan manusia.

Dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, fungsi Public Relations perusahaan pertambangan harus dijalankan sebagai praktik komunikasi kultural dan deliberatif, Legitimasi operasional tidak cukup bertumpu pada izin hukum, tetapi harus diperkuat oleh kepercayaan masyarakat lokal dan konsistensi tindakan di lapangan.

Pendekatan komunikasi tidak boleh berhenti pada kepatuhan regulatif, melainkan harus diarahkan pada pembangunan legitimasi sosial melalui dialog, konsistensi tindakan, dan kepemimpinan naratif.

Filsuf Antonio Gramsci menyebutnya hegemoni yang menidurkan akal. Gramsci mengingatkan kita tentang 'Hegemoni'. Di Kalteng, konflik ini terjadi karena ada satu narasi tunggal yang dianggap paling benar ‘narasi ekonomi’. Kita sering 'didikte' bahwa tambang itu kemajuan, tambang itu uang. Akhirnya, akal sehat kita tertidur, kita setuju-setuju saja. Ini yang disebut Gramsci sebagai dominasi tanpa kekerasan, tapi lewat ideologi yang meresap ke bawah sadar.

Karena itu, perlu "dialog komunikatif". Perspektif Gramsci, Public Relations perusahaan memposisikan masyarakat bukan hanya objek edukasi, tapi sebagai subjek mitra. Selain hanya memberikan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), PR harus merangkul intelektual organik lokal. Gunakan pendekatan "blok historis", di mana kepentingan perusahaan dan aspirasi masyarakat adat disatukan dalam visi jangka panjang, bukan sekadar negosiasi lahan satu kali selesai.

Jika dilihat dari kacamata Filsuf Erving Goffman dari sisi dramaturgi dan pengelolaan kesan. Goffman melihat, interaksi sosial sebagai sebuah pertunjukan teater (dramaturgi). Dalam konflik tambang, setiap aktor memainkan peran di "panggung depan" (front stage) dan "panggung belakang" (back stage).

Panggung depan ini misalnya, menampilkan citra CSR dan kepatuhan lingkungan, dalam laporan tahunan untuk menjaga reputasi di mata investor dan pemerintah. Sedangkan masyarakat, saat mediasi menampilkan diri, sebagai korban yang tertindas untuk mendapatkan simpati publik dan daya tawar yang lebih tinggi, dalam kompensasi/tali asih.

Realitas ini, dapat disebut sandiwara di atas luka, Goffman sering menggunakan analogi hidup ini memang panggung sandiwara. Di panggung depan, perusahaan tambang tampil dengan seragam rapi, CSR yang indah, dan jargon 'ramah lingkungan'. Tapi di panggung belakang, ada negosiasi yang tidak kita tahu, ada lobi-lobi. Konflik muncul ketika 'akting' perusahaan tidak lagi sinkron dengan realita di lapangan.

Untuk itu, Public Relations dapat memastikan, bahwa apa yang ditampilkan di media sosial dan laporan keberlanjutan adalah cerminan. Ajak perwakilan warga melihat langsung proses reklamasi atau pengolahan limbah. Ketika perusahaan berani menunjukkan sisi "dapur" mereka, distrust (ketidakpercayaan) masyarakat akan menurun. Ubah paradigma dari Public Relations) menjadi Human Relations (hubungan antar-manusia).

Dosen Teori Kritis Universitas Sahid Jakarta, Dr Fahrudin Faiz pernah membahas pemikiran Antonio Gramsci dan Erving Goffman. Menurutnya, intelektual organik itu bukan mereka yang mendiskusikan kemiskinan dari tempat yang mewah. Mereka adalah kelompok yang asli, yang terjun langsung dan menjadi bagian dari masyarakat untuk melakukan pencerdasan agar orang-orang tidak lagi terhegemoni. Fahrudin juga menyebut, hidup ini seperti panggung sandiwara. Ada front stage tempat kita tampil sebaik mungkin di depan orang lain, dan ada back stage tempat kita menjadi diri sendiri yang asli tanpa topeng.

*) Penulis adalah Mahasiswa Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta