KALTENGSATU, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat pembahasan Skema Kredit UMKM Huma Betang Unggul, Efisien, dan Tangguh (HAGUET) sebagai upaya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.

Rapat yang berlangsung secara virtual di Kantor Gubernur Kalteng ini dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah.

Dalam arahannya, Darliansjah menyampaikan bahwa pelaku UMKM di Kalteng masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan akses kredit formal, tingginya biaya dana, serta belum bankable akibat keterbatasan agunan dan lemahnya pembukuan usaha.

“Intervensi tidak cukup hanya subsidi bunga, tetapi harus terintegrasi mulai dari pembiayaan, penjaminan, hingga pendampingan usaha,” ujarnya, Jumat, (10/4/2026)

Skema Kredit UMKM HAGUET dirancang melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan, khususnya Bank Kalteng, dengan dukungan lembaga penjamin seperti PT Jamkrida Kalteng.

Program ini mengusung konsep subsidi bunga dan berbagi risiko (risk sharing), sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh kredit dengan bunga nol persen. Suku bunga sebesar 6 persen per tahun akan ditanggung bersama, yakni 3 persen oleh pemerintah daerah melalui APBD dan 3 persen oleh pihak bank.

Sasaran program ini mencakup sekitar 3.000 pelaku usaha di sektor prioritas, seperti pangan lokal, perikanan, UMKM olahan, ekonomi kreatif, serta hilirisasi produk desa, dengan plafon kredit hingga Rp50 juta per debitur.

Selain pembiayaan, program ini juga dilengkapi dengan penjaminan kredit hingga 70 persen serta pendampingan usaha secara terstruktur dari pra hingga pasca penyaluran.

Pemprov Kalteng juga akan menerapkan sistem monitoring berbasis digital untuk memantau penyaluran kredit, kinerja UMKM, serta risiko kredit macet secara real time.

Dari sisi ekonomi, program ini diproyeksikan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga Rp225 miliar serta menyerap 6.000 hingga 9.000 tenaga kerja.

Melalui skema HAGUET, Pemprov Kalteng berharap dapat memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (K1)