KALTENGSATU, Muara Teweh - Pemerintah daerah kembali menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran sebagai indikator utama kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam arahannya Bupati H Shalahuddin menegaskan realisasi penyerapan anggaran saat ini masih berada di kisaran 12 persen, jauh dari target 26 persen, sehingga terdapat selisih sekitar 14 persen yang harus segera dikejar.

Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran menjadi tolok ukur nyata apakah suatu instansi telah bekerja atau belum. “Kalau penyerapan masih nol, berarti belum bekerja. Karena itu evaluasi terus kita lakukan setiap minggu untuk melihat progres masing-masing dinas,” ujarnya saat memberikan arahan pada apel gabungan dihalaman kantor bupati, Senin (20/4/2026).

Meski mengapresiasi upaya sejumlah kepala dinas yang telah bekerja keras melakukan percepatan, ia juga menyoroti beberapa instansi yang masih tertinggal. Dinas PUPR tercatat masih di bawah 10 persen, bahkan ada yang berada di kisaran 3 hingga 6 persen. Dinas pertanian juga masih di angka 9 persen, sementara rumah sakit berkisar 2 hingga 3 persen.

Namun demikian, ia memahami kendala tertentu, khususnya di sektor rumah sakit yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak memungkinkan pemberian uang muka. Sementara di sektor pekerjaan umum, keterlambatan lebih disebabkan karena perencanaan yang belum rampung sebelum tahun anggaran berjalan.

“Harusnya perencanaan itu sudah selesai sebelum pelaksanaan, sehingga tinggal eksekusi fisik. Kalau perencanaan dan pelaksanaan berjalan bersamaan, pasti terlambat,” tegasnya.

Ia optimistis pada pertengahan tahun, khususnya Juni hingga Juli, penyerapan anggaran dapat meningkat hingga 30 sampai 40 persen. Namun, ia mengingatkan agar kesalahan yang terjadi tahun ini tidak terulang di tahun berikutnya, terutama dalam hal kesiapan perencanaan.

Lebih lanjut, Bupati Shalahuddin menjelaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran sangat berpengaruh terhadap perputaran ekonomi daerah. Mengingat sebagian besar daerah masih bergantung pada APBD, maka semakin cepat anggaran terserap, semakin cepat pula roda ekonomi masyarakat bergerak.

“Kalau uang berputar, masyarakat juga merasakan dampaknya. Ekonomi hidup, perdagangan berjalan, dan kesejahteraan meningkat,” katanya.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran segera mempercepat proses, mulai dari perencanaan hingga pelelangan kegiatan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas tata kelola keuangan agar tetap meraih opini terbaik dari auditor.

“Target kita bukan hanya serapan tinggi, tapi juga mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Ini tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(kh3)