Indonesia Jum`at, 20-11-2026 Jam 14:12:47
KaltengSatu
Home Berita LINTAS-KALTENG Barito Utara

Harmonisasi Enam Ranperbup, Pemkab Barut Perkuat Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan

by Redaksi - Tanggal 19-11-2026,   jam 14:12:47
 Harmonisasi Enam Ranperbup, Pemkab Barut Perkuat Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan HARMONISASI ENAM RANPERBUP-Pemkab Barito Utara melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Peraturan Bupati bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).(kaltengsatu: Dok Pribadi)

KALTENGSATU, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026).

 

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bertujuan memastikan seluruh rancangan produk hukum daerah memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

 

Enam Ranperbup yang dibahas meliputi Wajib Belajar 13 Tahun, Penyelenggaraan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Luar Jaminan Kesehatan Nasional, perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemberian Santunan Kematian dan Santunan bagi Ibu Melahirkan, serta Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

 

Rombongan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Barito Utara, Eveready Noor, didampingi perwakilan perangkat daerah terkait, yakni Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi Setda, serta Bagian Hukum Setda Barito Utara.

 

Asisten I Setda Barito Utara, Eveready Noor, mengatakan proses harmonisasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan bupati memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

"Melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini, kita ingin memastikan produk hukum daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan," ujar Eveready Noor.

 

Ia berharap seluruh Ranperbup yang dibahas dapat diselesaikan pada tahun 2026 sehingga segera memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara.

 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan dan pendampingannya. Semoga rancangan peraturan bupati ini nantinya benar-benar berguna bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara," tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Hajrianor, S.H., M.H., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ketua Tim Pokja, Yusuf Salamat, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Kanwil Kementerian Hukum merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang memiliki peran dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan pembentukan produk hukum daerah.

 

Menurutnya, Kanwil Kementerian Hukum didukung tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang melakukan pengkajian terhadap rancangan regulasi secara objektif dan profesional.

 

"Kami telah melakukan pengkajian terhadap draf yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Barito Utara secara objektif. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara memiliki landasan hukum yang kuat serta terintegrasi secara nasional," demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

 

Melalui harmonisasi ini, diharapkan enam Ranperbup tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.(kh3)