Indonesia Kamis, 13-05-2021 Jam 09:30:26
KaltengSatu
Home Berita LINTAS-KALTENG Barito Utara

Pemkab Barito Utara Ikuti Rakor Penanganan COVID-19 di Daerah

by Redaksi - Tanggal 03-05-2021,   jam 09:30:26
Pemkab Barito Utara Ikuti Rakor Penanganan COVID-19 di Daerah IKUTI RAKOR PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH-Pemkab Barito Utara ikuti rakor Dalam rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 di Daerah, dihadiri Bupati H Nadalsyah, Sekda, unsur FKPD, kepala perangkat daerah terkait yang dilaksanakan di aula Rumah Jabatan Bupati, Senin (3/5/2021).(foto:Prokopim Barut)

KALTENGSATU, Muara Teweh - Dalam rangka Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 di Daerah, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Mendagri, Menhub, Menag, Wamenkes, Kepala BNPB/Ketua STPC-19 Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Daerah seluruh Indonesia, unsur FKPD se-Indonesia, dan Pejabat serta Kepala Perangkat Daerah terkait se Indonesia, Senin (3/5/2021).

 

Untuk Kabupaten Barito Utara, Rakor dihadiri oleh Bupati Barito Utara, H Nadalsyah, Sekretaris Daerah, unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan di aula Rumah Jabatan Bupati.

 

Mendagri Tito Karnavian mengajak kepada seluruh Kepala Daerah agar satu suara dalam Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 H/2021 untuk mengendalikan COVID-19 di Indonesia. "Kenapa kita yang memberikan arahan, karena Kemendagri membawahi seluruh Kepala Daerah se-Indonesia," jelas Tito.

 

Sementara itu, Wakil Menkes, Dante Saksono Harbuwono menyampaikan update terkini perkembangan COVID-19 dan adanya varian baru/mutasi virus yang telah masuk ke Indonesia.

 

Kepala BNPB/Ketua STPC-19, Doni Monardo mengatakan bahwa perkembangan kasus relatif rendah tetapi ada peningkatan kasus pada beberapa daerah.

 

Selain itu, Ketua STPC-19 Nasional meminta Kepala Daerah agar memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan sangat terbatas.

 

Sementara Menhub, Budi Karya menyampaikan kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021/1442 H berkaca pengalaman tahun 2020 dan arahan-arahan terkait kebijakan tersebut.

 

Menag, Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang penyelenggaraan ibadah puasa, penanganan Pandemi COVID-19 jelang Idul Fitri, dan langkah-langkah konkrit jelang Idul Fitri.

 

Dijelaskan bahwa Kemenag tidak mempunyai kewenangan dalam penertibannya, diharapkan kepada pemangku kepentingan dan jajarannya di daerah agar dapat menindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran dalam SE tersebut.

 

"Jangan hanya menjadi kebijakan di atas kertas saja, action dalam penerapannya yang diperlukan," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.(ari/kh1)