KALTENGSATU, Muara Teweh – Kondisi kabut asap yang mulai semakin parah di wilayah Kabupaten Barito Utara sejak awal Agustus 2026 mendapat perhatian dari DPRD setempat. Kabut yang menyelimuti sejumlah kawasan tersebut dinilai mulai mengganggu kualitas udara dan jarak pandang masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius, khususnya terhadap anak-anak sekolah yang dinilai rentan terdampak buruknya kualitas udara.

“Kita melihat kabut ini mulai sangat parah sejak awal Agustus. Saat ini kita tidak lagi bisa menghirup udara yang bersih dan jarak pandang juga tidak terlalu jauh akibat kabut,” ujar Hj Nety Herawati saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Barito Utara, Kamis (20/8/2026).

Menurutnya, kabut asap yang terjadi belum tentu berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Ada kemungkinan asap terbawa dari wilayah kabupaten tetangga.

Karena itu, Hj Nety meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada pihak sekolah dan para guru untuk melakukan langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap. Salah satunya dengan mengimbau peserta didik menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah maupun ketika beraktivitas di luar ruangan.

“Terutama anak-anak sekolah, kita harapkan Dinas Pendidikan memberikan arahan kepada guru-guru untuk mengantisipasi anak-anak kita terserang penyakit seperti asma, pilek dan penyakit lainnya,” katanya.

Selain persoalan kualitas udara, ia juga meminta pihak sekolah memperhatikan makanan yang dijual di lingkungan sekolah. Penjual makanan harus diseleksi agar makanan yang dikonsumsi peserta didik tetap aman dan higienis sehingga dapat mencegah gangguan kesehatan seperti muntaber maupun sakit perut.

Di sisi lain, Hj Nety juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Barito Utara. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi I, penyerapan makanan MBG di sejumlah sekolah yang telah menerima program tersebut dinilai masih rendah.

“Dari laporan yang kami terima, di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan MBG hanya terserap sekitar 40 sampai 50 persen. Tidak semuanya termakan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya penyerapan, di antaranya selera anak yang berbeda-beda, menu yang dianggap kurang bervariasi, serta ketidaksesuaian makanan dengan selera peserta didik.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak.

Hj Nety menegaskan Komisi I DPRD Barito Utara tetap mendukung penuh program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya di daerah perlu terus dievaluasi sehingga makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

“Kita tetap mendukung apapun kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Kalau tujuannya untuk anak bangsa dan mencerdaskan generasi, kita dukung sepenuhnya. Namun manfaat yang diberikan itu apakah benar-benar bisa dinikmati atau diserap masyarakat secara maksimal, ini yang perlu kita evaluasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pemerataan pelaksanaan MBG. Saat ini, program tersebut dinilai lebih banyak dirasakan oleh sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, sementara sejumlah sekolah di desa belum mendapatkan program serupa.

Padahal, menurut Hj Nety, peserta didik di wilayah pedesaan justru membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Ia berharap pelaksanaan MBG ke depan dapat diperluas hingga ke sekolah-sekolah di desa secara merata.

“Kalau kita melihat kondisi di desa, makanan sederhana saja mereka bisa makan. Tetapi mereka juga membutuhkan program seperti ini. Jangan sampai hanya sekolah di kota yang menikmati MBG, sementara sekolah di desa belum mendapatkannya,” pungkasnya.(kh3)